Dewan Dinilai Arogan Hadapi Aspirasi

BANDUNG -- Anggota DPRD Kota Bandung dinilai arogan dalam menerima aspirasi mengenai proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa). Seharusnya, Dewan menerima semua aspirasi baik yang pro ataupun kontra. Kritikan itu dilontarkan pascadiskusi PLTSa Gedebage di Hotel Papandayan beberapa waktu lalu yang sempat ricuh.
Dalam seminar yang dilaksanakan Selasa (18/12), dihadirkan pakar lingkungan, Prof Otto Sumarwoto. Otto yang dikenal kritis terhadap proyek PLTSa, dicecar sejumlah anggota Dewan tanpa diberi kesempatan untuk bicara.
''Kami kecewa dengan sikap Dewan, ini bentuk dari arogansi kekuasaan yang ingin diperlihatkan Dewan,'' ujar Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jabar, Dadang Sudarja, kepada Republika, Kamis (20/12). Ia menambahkan, dengan sikap tersebut membuktikan bahwa Dewan tidak dewasa.
''Otto itu seorang guru besar yang pemikirannya tidak hanya dipakai di dalam negeri, tapi juga di dunia internasional, namun diperlakukan seenaknya,'' ujar Dadang. Untuk itu, ia meminta ketua DPRD Kota Bandung untuk kembali menggelar diskusi tanpa perlu menunggu sidang komisi Amdal yang dijadwalkan berlangsung akhir Desember.
Dikatakan Dadang, PLTSa itu megaproyek dan baru pertama kalinya di Indonesia. Untuk mengkaji secara komprehensif, seharusnya Amdal PLTS disusun dalam kurun waktu enam bulan hingga satu tahun. Pasalnya, kata dia, tak mungkin seluruh aspek bisa diraih dalam tiga bulan.
Dadang mengungkapkan, daripada mengandalkan incinerator, lebih baik menggunakan metode reduce, reuse, recyle (3R) yang melibatkan masyarakat dan pelaku industri. ''Ubah model pembangunan yang konsumtif. Ada benefit lain kok dari sampah selain uang. Semua konsep bisa saja dilakukan di Kota Bandung,'' tutur Dadang.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bandung, Husni Muttaqin, mengaku kecewa dengan kejadian tersebut. Dalam forum apapun, kata dia, pro dan kontra itu biasa. ''Saya menyesalkan sekali kejadian tersebut, setelah seminar selesai saya langsung meminta maaf kepada para pakar tersebut dan meminta supaya mereka masih bersedia mem-back up kami,'' katanya menjelaskan.
Husni setuju bahwa Dewan harus mendengarkan berbagai bentuk aspirasi, baik yang pro maupun kontra PLTSa. Karena itulah, ia mengadakan acara tersebut. Ia sudah mendengar pemaparan dari pakar ITB, kini giliran mendengar suara yang kontra. ren