Bersama Kita Mengelola Banjir

Purwanti Sri Pudyastuti

Pengajar Jurusan Teknik Sipil UMS, Alumnus Water, Engineering, and Development Centre, Loughborough University, Inggris

Banjir yang melanda Jakarta awal Februari 2007 menambah deretan bencana yang telah datang bertubi-tubi melanda negeri ini. Sekilas, sepertinya permasalahan banjir merupakan masalah sederhana karena telah rutin dialami setiap tahun. Kenyataannya, permasalahan banjir merupakan permasalahan kompleks yang tidak dapat dianggap sederhana. Dampak negatif akibat banjir sangat merugikan di banyak sektor. Banjir menyebabkan aktivitas perekonomian hampir lumpuh, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi terganggu, ancaman penyakit, penyediaan air bersih terganggu, aliran listrik terputus, dan masih banyak lagi kerugian yang harus ditanggung akibat banjir.

Jika dihitung dalam rupiah, kerugian yang ditanggung saat banjir melanda dan biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan pascabanjir di Jakarta akan berjumlah miliaran rupiah. Padahal tidak hanya Jakarta yang dilanda banjir, namun banyak daerah lain di Indonesia yang dilanda banjir tahun ini sehingga alokasi dana banyak terserap untuk penanganan masalah banjir.

Banjir, sebenarnya adalah fenomena alam yang tidak dapat dihilangkan sama sekali, namun setidaknya dapat dikurangi potensi dan resikonya. Menurut Associated Programme on Flood Management (APFM, 2006), masalah banjir merupakan hasil interaksi antara fenomena alam dengan lingkungan, proses sosial, dan proses ekonomi. Proses sosial-ekonomi seperti pembangunan di segala bidang memberikan dampak kepada kondisi lingkungan suatu daerah.

Sebagai contoh, penebangan hutan untuk memenuhi kebutuhan kayu sebagai bahan kontruksi rumah pascabencana tsunami di Aceh telah menyebabkan kerusakan hutan yang menyebabkan daya rusak air berupa banjir di daerah tersebut tidak dapat dikendalikan. Pengalihfungsian daerah resapan air di Puncak, Cipanas, Jawa Barat, menjadi bangunan-bangunan seperti vila juga merupakan satu contoh proses sosial-ekonomi yang menjadi pendukung terjadinya banjir di Jakarta.

Keterkaitan antara daerah hulu dan hilir juga tidak dapat diabaikan dalam pengelolaan banjir karena dalam suatu daerah aliran sungai (DAS) secara alamiah air pada semua badan air yang ada di DAS akan mengalir dari arah hulu menuju hilir. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang berinteraksi dengan air dan tanah di daerah hulu akan memberikan dampak pada daerah hilir. Beralihfungsinya daerah resapan air di Bogor menjadi daerah kedap air merupakan satu contoh aktivitas di hulu yang memberikan dampak di daerah hilir.

Pendekatan multidisipliner

Pengelolaan banjir yang dilakukan selama ini mayoritas adalah upaya pengendalian banjir yang masih terpusat pada upaya-upaya teknis seperti pembuatan tanggul, drainase, atau bendungan. Ketika daya tampung drainase dan sungai dalam mengalirkan debit air tidak lagi dapat diandalkan, maka fungsi pengendalian banjir saluran-saluran tersebut pun seolah-olah hilang.

Selain itu, upaya perbaikan lingkungan sebagai pendukung upaya pengendalian banjir seperti rehabilitasi lahan kritis selama ini tidak dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua pihak terkait. Sebagian besar upaya tersebut dilakukan sendiri-sendiri. Upaya penyelamatan hutan misalnya hanya dilakukan oleh Dinas Kehutanan tanpa sinergi dengan institusi lain yang terkait dengan pengelolaan lahan dan sumberdaya air.

Permasalahan banjir tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan ego sektoral, karena ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir, seperti faktor meteorologi, hidrologi, dan manusia. Selain itu, daya rusak air yang dipresentasikan oleh kejadian banjir mempunyai keterkaitan dengan kondisi lingkungan sebagai dampak dari aktivitas manusia dalam memperlakukan lingkungan dan sumberdaya yang ada di dalamnya.

Menurut APFM (2006), upaya pengelolaan banjir akan efektif jika dilakukan secara terpadu dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas, berbasis daerah aliran sungai (DAS), menggunakan pendekatan multidisipliner dan berwawasan lingkungan. Selain itu, pengelolaan banjir secara terpadu seharusnya dilakukan dalam satu kerangka dengan pengelolaan sumberdaya air terpadu dan bersinergi dengan pengelolaan daerah pantai terpadu.

Dalam pengelolaan banjir terpadu, keterkaitan antara aspek teknik, sosial, budaya, ekonomi, kelembagaan, perundangan, dan lingkungan harus dipertimbangkan. Dalam penelitian yang dilakukan di beberapa negara, APFM (2006) melaporkan bahwa pengelolaan banjir terpadu yang menggunakan pendekatan multidisipliner akan lebih menghemat biaya dibandingkan dengan pengelolaan banjir yang hanya mengandalkan ego sektoral.

RTRW dan pengelolaan banjir

Setiap daerah (pada tingkat kabupaten atau kota) semestinya mempunyai rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dalam RTRW suatu daerah, biasanya ditetapkan kawasan-kawasan seperti kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor, kawasan lindung, dan kawasan resapan air. Semua kegiatan pembangunan di suatu daerah termasuk pengelolaan sumberdaya air yang di dalamnya mencakup pengelolaan banjir, semestinya terpadu dengan RTRW.

Namun kenyataannya, di Indonesia seringkali dijumpai adanya ketidakterpaduan antara RTRW dan kegiatan pembangunan. Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan banjir maka keterpaduan antara RTRW dengan kegiatan pembangunan harus diwujudkan. Namun hal ini hanya bisa terwujud jika masyarakat luas dilibatkan dan ada dukungan dari sektor perundangan, hukum, dan kelembagaan.

Mencermati bencana banjir yang kejadiannya terus meluas di beberapa daerah di Indonesia, sepertinya sudah saatnya kita harus meninggalkan ego sektoral dalam pengelolaan banjir dan beralih ke pendekatan multidisipliner. Dengan begitu, program pengelolaan banjir terpadu dapat diwujudkan dan manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek namun juga dalam jangka panjang. Bersama kita (seharusnya) bisa mengelola banjir.